Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accounting)

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggungjawab. Organisasi sektor publik dituntut agar lebih efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi dalam memanfaatkannya untuk publik serat dampak dari aktivitas yang dilakukan.

Semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik oleh pemerintah pusat, daerah, unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara (sektor publik) menjadikan akuntansi sektor publik dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan guna mengelola urusan-urusan publik. Tujuannya untuk keperluan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengendalikan manajemen dan pertanggungjawaban.

Menurut American Accounting Association (1970) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah :   
" Memberikan informasi yang diperlukan guna mengelola secara efektif, efisien dan ekonomis atas sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait pengendalian manajemen (management control)".   
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dapat melaporkan pelaksanaan dan tanggungjawab program secara efektif dan efisien dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan bagi pegawai pemerintah dapat melaporkan kepada publik (masyarakat) hasil aktivitas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Sifat dan karakteristik organisasi  sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonprofit (nonlaba). Tujuanya hanyalah memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraanya.

Akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta menurut lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang  kompleks & turbulence.

Faktor yang Mempengaruhi Sektor Publik
Berbeda dengan sektor swasta, organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya (kultur) & demografi.
 

1. Faktor Ekonomi
    Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
    a. Pertumbuhan ekonomi
    b. Tingkat inflasi
    c. Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
    d. Struktur produksi
    e. Tenaga kerja
    f. Cadangan devisa
    g. Nilai tukar mata uang
    h. Utang dan bantuan luar negeri
    i. Teknologi

2. Faktor Politik
    Faktor politik mempengaruhi sektor publik diantaranya:
    a. Tipe rezim yang berkuasa
    b. Ideologi negara
    c. Hubungan negara dengan masyarakat
    d. Jaringan internasional
    e. Kelembagaan

3. Faktor Kultural
    Faktor kultural yang dapat mempengaruhi sektor publik antara lain:
    a. Keberagaman suku, bahasa, ras, budaya dan agama
    b. Sistem nilai di masyarakat
    c. Sosiologi masyarakat
    d. Tingkat pendidikan

4. Faktor Demografi
    Faktor demografi dapat mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
    a. Pertumbuhan penduduk
    b. Struktur usia penduduk
    c. Migrasi dan;
    d. Tingkat kesehatan

Akan tetapi, akuntansi dalam sektor publik maupun swasta bertujuan untuk mencapai hasil & agar hasil tersebut memiliki manfaat.

Akuntabilitas Publik
Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah guna memberikan pertanggungjawaban dengan cara menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari pekerjaannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik digolongkan menjadi 2 yaitu akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal.
Akuntanbilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktivitas usaha & dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban dari pemerintah pusat kepada MPR, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dari unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas.

Dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan organisasi publik diantaranya:
1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait perilaku penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan proses yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Jadi, hasil laporan dari akuntansi sektor publik sangat diharapkan kehadiranya bagi publik (masyarakat) untuk melihat pertanggungjawaban, baik tentang penggunaan biaya maupun kinerja pemerintahan.